Selasa, 06 Desember 2016

IMPLEMENTASI PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PERMENDAGRI No. 31 TAHUN 2016 DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA ANGGARAN (PA), PPK PPTK DAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

Dengan Hormat,
       Budgeting merupakan suatu pendekatan formal dan sistematis di dalam perencanaan dan penganggaran, Pelatihan Budgeting sebagai kunci manajemen keuangan akan memberikan arahan bagaimana merencanakan, mengembangkan dan momonitor budget. Seperti halnya budgeting, administrasi keuangan juga harus ditangani dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan uang yang tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan dan mempunyai nilai efisien dan efektif.dan untuk menjalankan manajemen tata kelola keuangan yang baik itu,  maka di perlukan  suatu pemahaman, wawasan dan pengetahuan kepada aparatur pengelola keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, secara transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah melalui sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik pula. sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel adalah faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. karna manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengelola rumah tangga pemerintah daerah. 

            Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk membekali para penggunana Anggaran PA, PPTK,PPK dan Bendahara SKPD di daerah maka kami dari LK3P (Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah) akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

“ IMPLEMENTASI PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PERMENDAGRI  No. 31 TAHUN 2016 DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABA
PENGGUNA ANGGARAN (PA), PPK PPTK DAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

Angkatan I        : Hari/Tanggal : Rabu  Sabtu, 14 – 17 Desember 2016
Tempat             : Hotel 88, Jl. Mangga Besar 62,Jakarta

Angkatan II       : Hari/Tanggal : Rabu  Sabtu, 21 – 24 Desember 2016
Tempat             : Hotel Ibis Mangga Dua, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta

Angkatan III      : Hari/Tanggal : Rabu  Sabtu, 28 – 31 Desember 2016
Tempat             : Hotel Santika Primiere, Jl. Hayam Wuruk,Jakarta

Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 
PIN BB      : 2B0526A4
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Senin, 05 Desember 2016

SOSIALISASI STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) 2017 BERDASARKAN PMK NO. 33/PMK 02 TAHUN 2016 DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

                 
Dengan Hormat,
        Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) Republik Indonesia (RI) telah menetapkan standar biaya tahun anggaran 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 33/ PMK 02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017. Sesuai PMK tersebut, standar biaya masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-K/L tahun anggaran 2017. Standar tersebut dapat berfungsi sebagai batas tertinggi maupun estimasi.
             Dan disamping itu pemerintah juga telah menberlakukan PP NO. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (OPD) , Maka saat ini daerah mengalami implikasi dalam segala bidang, salah satunya adalah pelayanan terhadap masyarakat. Peraturan Perundang-undangan tersebut, saat ini belum memiliki regulasi teknis sehingga mempengaruhi sistem, tata kelola dan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. sehingga berdampak terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan tersebut.
Sehubungan dengan hal diatas ,maka kami dari Forum Kajian Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah ( FKIP – OTDA ), akan mengadakan Bimtek Nasional 4 Hari, dengan Tema :

SOSIALISASI STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) 2017 BERDASARKAN PMK NO. 33/PMK 02 TAHUN 2016 DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 18 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DAERAH

              Forum Kajian Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah ( FKIP – OTDA ), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 030/D.IV.1/II/2016. Dan Terdaftar Sebagai Anggota Penuh ALPEKSI Dengan No.Registrasi KTA : 030177/KTA-ALPEKSI/XI/2016. Dan berusaha menghadirkan Narasumber yang berkompoten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan        : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 08 – 11 Desember 2016
Tempat             : Hotel Santika Primiere, Jl. Hayam Wuruk,Jakarta

Angkatan  II      : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 15 – 18 Desember 2016
Tempat             : Hotel Golden Boutique, Jl. Angkasa No. 1, Jakarta Pusat

Angkatan III      : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 21 – 24 Desember 2016
Tempat             : Hotel Mercure, Jl. Hayam Wuruk,Jakarta


Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 
PIN BB      : 2B0526A4
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Rabu, 19 Oktober 2016

SOSIALISASI UU. NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA SERTA PENYELESEIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH/WKDH TAHUN 2017


Kepada Yth :
Ketua DPRD Prov/Kab/Kota Se-Indonesia
Cq; Setwan
Beserta Staf Sekretariat Dewan
Di,- 
Tempat
  
Dengan Hormat,
Pemerintah pada tanggal 1 Juli 2016 telah mengeluarkan Undang-UndangNomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waikota Menjadi Undang-Undang. Dan UU No.10 Tahun 2016 pelaksanaannya terdekat digunakan pada Pilkada2017. Meski pemungutan suara Pilkada 2017 pada tahun 2017, tahapannya sudah berlangsung di 2016.
Dan tidak dapat di pungkiri bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakilkepala Daerah, menyisakan berbagai  persoalan – persoalan Hasil Pemilukada KDH/WKDH di dalam pesta Demokrasi, dan ujungnya adalah sengketa Pilkada.
Sehubungan dengan hal Semua diatas ,maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :


Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 317/D.III.1/IV/2011. Dan LK3P sebagai Anggota Penuh ALPEKSI. Dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan  I       : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 24– 27 November 2016
Tempat             : Hotel Grand Cempaka, Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat

Angkatan II        : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 01 – 04 Desember 2016
Tempat             : Hotel Oasis Amir,Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat

Angkatan III       : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 08 – 11 Desember 2016
Tempat             : Hotel Santika Primiere, Jl. Hayam Wuruk,Jakarta

Angkatan  IV     : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 15 – 18 Desember 2016
Tempat             : Hotel Golden Boutique, Jl. Angkasa No. 1, Jakarta Pusat

Angkatan V       : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 21 – 24 Desember 2016
Tempat             : Hotel Mercure, Jl. Hayam Wuruk,Jakarta

Angkatan VI      : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 29 – 31 Desember 2016
Tempat             : Hotel Santika Primiere, Jl. Hayam Wuruk,Jakarta

Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 
PIN BB      : 2B0526A4
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Kamis, 01 September 2016

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA MELALUI PENERAPAN INFORMASI TEHNOLOGI (IT) BERBASIS SOFTWARE (BIROKRASI MAYA/BIMA) PADA SISTEM IMFORMASI MANAJEMEN ADMINSTRASI DESA/KELURAHAN DIDALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN GOOD VILLAGE

Kementrian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa Kelurahan dan Permendagri no 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mana didalamnya mengatur mekanisme dan instrument yang menjadi acuan dalam penyusunan database suatu desa.
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam mendukung pencapaian visi misi pemerintah yang sangat erat hubungannya dengan Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagai ujung tombak dan tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu Daerah. Penerapan teknologi informasi yang sangat membantu pengelolaan administrasi yang tepat menjadi kebutuhan mendasar bagi aparatur perangkat desa dan kelurahan.
Lambannya kinerja perangkat desa dan kelurahan dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat baik dari segi kepengurusan surat menyurat. Profil Desa Data Akurat Kependudukan menjadi sebuah permasalahan yang sangat kompleks, dan berimplikasi terhadap tersendatnya beberapa program Pemerintah Pusat dan Daerah. Oleh karena itu perlu adanya suatu upaya peningkatan Sumber Daya Manusia serta penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang mudah dan tepat guna,
          Sehubungan dengan semua hal tersebut diatas maka kami dari PUSKDAGRI & IP ( Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan ) akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA MELALUI PENERAPAN INFORMASI TEHNOLOGI (IT) BERBASIS SOFTWARE (BIROKRASI MAYA/BIMA) PADA SISTEM IMFORMASI MANAJEMEN  ADMINSTRASI DESA/KELURAHAN DIDALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN GOOD VILLAGE 

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan I    : Hari/Tanggal : Kamis  – Minggu, 03 – 06 November 2016
Tempat            : Hotel 88 , Jl. Mangga Besar Raya No.120, Jakarta

Angkatan II   : Hari/Tanggal : Kamis  – Minggu, 10 – 13 November 2016
Tempat            : Hotel Ibis Senen, Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat

Angkatan III  : Hari/Tanggal : Kamis  – Minggu, 17 – 20 November 2016
Tempat            : Hotel Amaris , Jl. M.H. amrin Bolevard, Jakarta- Pusat

Angkatan IV  : Hari/Tanggal : Kamis  – Minggu, 24 – 27 November 2016
      Tempat        : Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya, Jakarta- Pusat

       Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.000.000,- ( Empat Juta Rupiah ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia Sdr : Herman Firmansyah di No HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110.